Hargailah Kecintaan Bangsa Indonesia: Refleksi Terhadap Kelanjutan Otonomi Khusus Papua

Indonesiaku.news – Semangat Otonomi Khusus (Otsus) tidak bisa dipisahkan dari semangat demokratisasi di Indonesia yang sudah dimulai sejak masa reformasi. Para pimpinan nasional pada saat itu bersepakat untuk mengubah hubungan pemerintah pusat yang sebelumnya sentralistis menjadi lebih desentralistis. Di sebagaian besar provinsi di Indonesia yang desentralistis diwujudkan bentuk “otonomi biasa”. Inti dari otonomi adalah memberikan kebebasan yang lebih besar kepada daerah untuk mengelola pemerintahan sendiri. Karena pemerintah daerah dianggap lebih memahami kondisi dan situasi di daerah dan masyarakatnya

Bersamaan dengan prinsip desentralisasi, Pemerintah pusat meemberikan perlakukan khusus kepada daerah–daerah tertentu dalam bentuk Otonomi Khusus. Provinsi yang mendapatkan Otonomi khusus Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa ( DIY) Yogyakarta, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dan Provinsi Papua dan Papua Barat. Kekhusuan yang diberikan kepada kelima propinsi ini karena kelima provinisi mempunyai sejarah dan karakteristik yang khusus dan berbeda dengan wilayah lainnya Otonomi khusus yang diberikan kepada 5 provinsi memberikan kewenangan lebih bagi bagi provinsi tersebut dibanding daerah lain yang diperoleh dari otonomi daerah biasa.

Otus Papua dan Papua Barat diatur Dalam UU no 21 /2001 yang disahkakn oleh Presiden Megawati Sukarnoputri.. Dengan Otonomi khusus ini Papua, sebagaiman Menteri Keuangan Sri Mulyani, telah menikmati tak kurang dari 7,4 milyar dolar atau sekitar Rp 105 triliun rupiah hingga tahun 2020. Pada mas Presiden Jokowi, Pemerintah juga memberikan penekanan di bidang pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan juga kebijakan–kebijakan ekonomi lainnya seperti kebijakan satu barang-barang dengan satu harga. Selain kebijakan di bidang infrstruktur kemajuan di Papua juga diakui misalnya di bidang ekonomi yang terangkat sejak Presiden Jokowi mengeluarka kartu pintar dan kartu Sehat.

Masukan Konstruktif Versus Masukan Desktruktif

Pada Bulan Desember 2021 nanti Otonomi khusus Papua akan habis. Pemerintahkan pusat , Melalui Menko Polhukam Mahfudz MD mengatakan akan melanjutkan Otononi Khusus ini. Provinsi Papua dan Papua Barat adalah bagian yang tak terpisahkan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Saat ini Otonomi khusus Papua sedang dievaluasi tingkat kefektivitasnya. Banyak gagasan ide-suara dari pemerintah, DPR, dan masyarakat yang memberikan evaluasi atau masukan tentang kelanjutan Otsus Papua. Jika dicermati dan dikaji maka suara terkait dengan Otonomi Khusus Papua yang akan diperpanjang dapat dikategorikan sebagai masukan yang konstruktif dan masukan yang destruktif.

Masukan yang konstruktif terkait masukan yang akan memperbaiki kinerja Otonomis khusu Papua sehingga amemberdayakan masayarakat di Papua, misalnya untuk melibatkan masyarakat Papua dalam proses pembangunan khusunya dalam mengakselerasi pencapain tujuan dari Otonomi khusus . Masukan ini yang disampaikan oleh ketua MPR Bambang Susatyo mengingatkan pemerintah pusat untuk lebih memperhatikan pengeloalan dana Otsus, agar benar-benar menetes kepada rakyat papu yang paling bawah. Dana Otsus Papua agar tidak diselewengkan untuk kepentingan para elitnya. Gagasan semacam ini juga disampaikan oleh Gubernur Lucas Enembe kepada Dewan Perwakilan Daerah. Pemikiran lain adalah agar dalam malasalah manajaemn pemerintahan Pepua tidak diberlakuakn sama dengan daerah lainnya, hal ini karena kehusuan dari propinis Papua dan Papua Barat.

Sementara masukan-masukan yang destruktif adalah masukan yang bertentangan dengan kesepakatan rakyat Papua tentang Otonomi khusus yang akan dilanjutkan. Masukan destruktif ini utamanya dalam bentuk provokasi yang menolak otonomi khusus denghan berbagai alasan yang dibuat-buat untuk memisahakn Papua dari NKRI, misalnya melalui referendum. Gagasan ini disamapaikan oleh pimpinan kelompok separatis United Liberation Movement for West Papua’ (ULMWP), Beny Wenda. Mengapa saya katakan sebagai masukan yang destruktif. Pertama, aspirasi kelompok UMLWP tidaklah mencerminkan aspirasi atau keinginan sebagain besar masyarakat Papua. Ditandatangani Otonomi khusus pada tahun 2001 membuktikan bahwa aspirasi terbanyak dari masyarakat Papua yang diwakili oleh para tokohnya adalah menjadi bagian dari NKRI dengan hak-hak khusus seperti yang sudah disepakati dalam UU No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Jadi solusi untuk masayarakat Papua bukanlah referendum, melainkan mengoptimalisasi “berkah” Otonomi Khusus yang sudah diberikan oleh pemerintah Pusat.

Kedua, Aspirasi ini tidak akan mendapat dukungan dari negara-negara di dunia yang telah mengakui bahwa Papua merupakan bagian yang tak terpisahkan dari NKRI. Negara-negara sahabat Indonesia ini mengingikan Indonesia yang bersatu, stabil sehingga kerja sama-kerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan masayarakat Indonesia, termasuk masyarakat Papua bisa ditingkatkan. Ketiga, Provokasi yang dilakukan oleh Beni Wenda akan memancing Kelompok Separatis Bersenjata di Papua untuk melakukan aksi kekerasan yang kemudian memakan korban dari kalangan sipil dan aparat keamanan (TNI-Polri). Dalam merespon situasi ini apparat TNI–Polri kadang-kadang harus melakukan tindakan reaktif yang kadang-kadang memakan korban dari pihak Kelompok Separatis Bersenjata (KSB). Kalau sudah demikian, kemudian kelompok-kelompok atau figure tertentu memngangkat isu pelanggaran Hak Azasi Manusia yang nuansanya dialamatkan kepada apparat keamanan (TNI dan Polri). Kadang-kadang tanpa menganalisa sebab-sebab terjadinya pelanggaran HAM. Kita setuju, Indonesia sebagai negara hukum (rechstaat) yang menjunjung tinggi HAM, setiap pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM harus diusut dan diproses sesauai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Namun demikian, semua pihak juga harus berfikir untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan potensi-potensi terjadinya kekerasan yang mendorong siapapun termasuk aparat keamanan melakukan pelanggaran hukum seperti serangan bersenjata dari kelompok KSB atau aksi-aksi masa kolektif yang mengangkat isu-isu separatisme.

Hargailan Kecintaan Bangsa Indonesia

Hak-hak Khsusus yang diberikan oleh pemerintah pusat dan disetujui oleh para politisi di DPR yang merupakan wakil dari rakyat Indonesia selain karena manifestasi dari demokratisasi juga merupakan bentuk kecintaan bangsa in Indonesia terhadap Papua. Kecintaan itu sejalan dengan semangat prinsip Bhineka Tunggal Ika dan persatuan Indonesia. Pemberian Otonomi khusus, merupakan pengakuan atas kehususuan dalam bingkai keragaman bangsa Indonesia. Kecintaan kepada suadara-saudara kita di Papua sejalan dengan semangat persatuan Indonesia. Sehingga upaya dari manapun dan siapapun yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia akan ditentang dan dilawan oleh seluruh elemen bangsa Indonesia, karena hal itu akan merusakn cinta bangsa Indonesia kepada saudara-saudaranya, masayarakat Papua. Oleh karen itu dalam masa evaluasi Otonomi Khusus Papu ini , semua fihak harus berfikir mempertahankan dan menghargai cinta bangsa Indonesia kepada Papua dengan cara memberikan masukan –masukan yang konstruktif untuk mengoptimalkan “berkah“ Otonomi Khusus yang diberikan kepada saudara-saudara kita di Papua. Sehingga laju perbaikan kondisi kehidupan masayarakat di Papua akan semakin cepat dan sejajar dengan saudara-sadura sebangsa lainnya di luar Papua.

Sumber : Jitunews.com

Periksa Juga

Menkes Dorong Sektor Farmasi Tingkatkan Kapasitas Produksi Obat Terapi COVID-19

Indonesiaku.news – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan sejak awal bulan Juni terjadi peningkatan …

indonesiaku.news